PRD Surabaya Bahas Penghentian Garukan Dengan Walikota

Kabar Rakyat
Oleh : Kamaruddin Koto

Puluhan perwakilan Komite Pimpinan Kota Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD) melakukan pertemuan dengan Walikota Surabaya Tri Rismaharini untuk membahas sejumlah kebijakan walikota yang dianggap merugikan rakyat miskin.

Pertemuan ini berlangsung di ruangan eksekutif Polrestabes Surabaya. Selasa (31/05). Kapolresta Surabaya, Choki Manurung, menganggap pertemuan itu sebagai ruang dialog untuk menyelesaikan sejumlah masalah.
Agustinus, aktivis PRD Kota Surabaya, menceritakan tentang sejumlah kebijakan Pemkot yang dianggap sangat merugikan rakyat miskin. Salah-satunya adalah soal cakupan/garukan terhadap PSK, waria, dan pengamen.
“Kalau memang Walikota Surabaya mau memperhatikan rakyat miskin, maka kebijakan cakupan harus segera dihentikan,” kata Agustinus, yang juga dikenal sebagai Ketua Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) kota Surabaya.
Pernyataan Agustinus diperkuat oleh Samirin, Ketua KPK PRD Surabaya. Menurut Samirin, Pemkot seharusnya tidak melakukan garukan jika tidak disertai solusi terhadap persoalan rakyat miskin. “Mereka menjadi PSK, Waria dan pengamen karena ketiadaan lapangan pekerjaan yang layak,” kata Samirin.
Lia, seorang PSK di kota Surabaya, menceritakan bagaimana dirinya sering mendapat perlakuan kekerasan ketika terjadi cakupan. Selain itu, menurut pengakuan Lia, aparat keamanan juga sering melakukan pungli terhadap PSK.
Perlakuan kekerasan juga pernah dirasakan Wina, seorang waria di Surabaya, yang mengaku kehilangan temannya saat terjadi cakupan oleh Satpol PP kota Surabaya. Saat itu, kenang Lia, temannya tersebut tertabrak mobil dan tewas di tempat setelah sebelumnya dikejar-kejar oleh Satpol PP.
Menanggapi pelaporan warga ini, Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengaku bahwa Pemkot Surabaya sudah punya program untuk pemberdayaan rakyat miskin. Hanya saja, menurut Walikota yang mengenakan kerudung ini, kebijakan tersebut hanya diperuntukkan bagi warga miskin yang ber-KTP Surabaya. “Mereka yang ber KTP diluar surabaya nantinya akan dikordinasikan dengan pemprov,” katanya.
Selain itu, Risma juga menjanjikan program pelatihan dan bantuan modal kepada rakyat miskin, tetapi hanya bagi mereka yang ber-KTP Surabaya. Program tersebut diberikan secara langsung per-individu kepada orang miskin.
Akan tetapi, Agustinus, selaku ketua SRMI Surabaya, mengusulkan agar program itu bisa disalurkan melalui ormas atau wadah-wadah kerakyatan, supaya penyaluran dan penggunaan dana program itu bisa dikontrol dan terpastikan untuk pemberdayaan rakyat.
Namun, Risma tetap ngotot bahwa program itu akan jatuh ke tangan individu-individu, bukan berdasarkan ormas. “Namun saya menginginkan proses validasi data kependudukan, sehingga ketika ada pertemuan berikutnya, pihak PRD Surabaya bisa memberikan data anggota binaannya yang ber KTP Surabaya,” kata Risma.
Sementara itu, Moelyadi, salah seorang aktivis LMND kota Surabaya, mempertanyakan kebijakan Risma terkait pembukaan lapangan kerja di kota Surabaya.
Menurutnya, salah satu pemicu adanya rakyat miskin yang bekerja sebagai PSK, waria, dan pengamen adalah ketiadaan lapangan pekerjaan yang layak.
Pertemuan antara PRD dan Walikota Surabaya ini berlangsung singkat.